Mediasi Gagal Perseteruan Antara Pemilik Tanah Dengan Pihak Tergugat Terus Bergulir di PN Rembang

- Penulis

Kamis, 16 April 2026 - 13:36

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Rembang | Kantor Pengadilan Negeri Rembang Kelas II pada Kamis (16/04/26) siang telah menggelar Mediasi atas Perkara yang melibatkan Rahmat Hidayat selaku Pihak Penggugat dan Beberapa Pihak selaku Tergugat dalam Perkara status kepemilikan atas hak sebidang tanah yang berada Jl. Rembang-Blora , Ngotet Kidul, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. (16/04)

Mediasi yang berlangsung pada sekitar pukul 12.55 WIB sampai dengan pukul 13. 30 WIB tersebut ternyata tak membuahkan hasil. Dari masing-masing pihak sama-sama saling memiliki keyakinan untuk menang serta saling mengklaim memiliki hak kepemilikan.

“Dari hasil mediasi siang ini, belum menemui titik terang, sehingga akan ada mediasi lanjutan sebelum perkara ini benar-benar bergulir ke ranah persidangan. Secara bukti petunjuk serta dokumen penting lainnya juga sudah kami lengkapi sebagai bukti penunjang,” ujar Kuasa Hukum Penggugat atau pria yang akrab disapa dengan nama panggilannya Om Bob, Kamis (16/04).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kesempatannya Kuasa Hukum Penggugat juga meyakini bahwa kliennya telah memiliki syarat pendukung yang cukup berkaitan dengan obyek yang dianggap bersengketa. Namun, berdasarkan surat keterangan dari tingkat desa pada saat pengajuan pengurusan proses pensertifikatan, kami juga memiliki surat keterangan bahwa obyek tidak dalam sengketa.

“Artinya, secara syarat adminitratif termasuk data pendukung telah dianggap cukup. Akan tetapi pada saat masuk ke Kantor BPN justru tidak dilanjutkan dengan alasan ada surat sanggahan dari pihak lain,” imbuhnya.

Kuasa Hukum Penggugat juga menyatakan bahwa kliennya telah memiliki cukup bukti sebagai dasar bukti kepemilikan yang sah, diantaranya salinan dokumen Leter C, SPPT PBB atas nama Penggugat, Peta Bidang Tanah hasil ukur dari BPN atas nama Penggugat, serta surat-surat penting lain sebagai dasar kepemilikan atas tanah tersebut.

Pihak Tergugat Mengklaim Bahwa Pihaknya Sebagai Pemilik Tanah. Dalam keterangannya, salah satu Pihak Tergugat menyatakan bahwa pihaknya sudah menempati sejak tahun sembilan puluhan, sehingga ia meyakini bahwa tanah tersebut merupakan aset miliknya yang digunakan sebagai kantor sekretariat salah satu partai politik.

Baca Juga:  Wabup Harapkan ORARI Bersinergi dengan Pemkab dan Libatkan Generasi Muda

“Kami sudah menempati sejak lama, dan kami memiliki histori atas status kepemilikan tanah tersebut. Sehingga ketika saat ini ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya kami kaget. Diatas obyek tanah tersebut juga terdapat satu bangunan yang sudah digunakan sebagai kantor sekretariat dan selama juga tidak ada masalah,” ujar salah satu tergugat saat diwawancarai oleh awak Media.

Fakta Lain Tentang Status Kepemilikan Tanah Yang Dianggap Bersengketa. Bahwa dari hasil mediasi tersebut terungkap bahwa Pihak Penggugat I merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dalam Buku C Desa dengan Nomor 1097, Persil Nomor 62a, Kelas S. III seluas 3480m² dengan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat II dengan luas 2021 m² dan bangunan seluas 150m² atas nama Sukaryono yang terletak di Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Untuk diketahui Alm. Sukaryono telah meninggal pada 7 November 2022, kemudian diwariskan kepada Pihak Penggugat II yang kemudian Penguggat II menghibahkan kepada Penggugat I pada tanggal 27 Oktober tahun 2023 Melalui Surat Pernyataan Menghibahkan Tanah dan disaksikan dihadapan Turut Tergugat I;

Penggugat II selaku Ahli Waris dari Alm. Sukaryono (Pemilik Tanah) menyerahkan seutuhnya mengenai objek tanah dan pengurusan administrasi kepada Penggugat I. Selanjutnya pada tahun 2023 telah dilakukan pemindahan administrasi perpajakan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dalam Buku C Desa dengan Nomor 1097, Persil Nomor 62a, Kelas S. III seluas 3480m2 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.17.100.013.001-0092.0 dimaksud menjadi atas nama Rahmad Hidayat (Penggugat I).

Untuk pemindahan SPPT tersebut dilakukan sesuai prosedur administrasi yang berlaku dan telah diketahui serta dibenarkan oleh Kepala Desa Ngotet, sebagaimana tercatat dalam administrasi desa.

Dalam proses Mediasi tersebut, masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) telah menyerahkan resume sebagai dasar pengakuan hak atas obyek tanah yang dianggap bersengketa tersebut. Mediasi lanjutan akan dijadwalkan pada pekan depan dengan menghadirkan seluruh para pihak.

Berita Terkait

Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat
Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan
Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Teken Surat Edaran Bersama, Verifikasi BPHTB Dipercepat Jadi 3 Hari
Sinkronisasi Data, Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Sepakati Pengintegrasian NIB dan NOP
Masyarakat Dapatkan Jadwal Ukur Pasti dan PBT Terbit Cepat Berkat Layanan Pengukuran Terjadwal
Pengukuran Terjadwal Hadirkan Kepastian Waktu, Masyarakat Tak Perlu Lama Menunggu Layanan Pertanahan
Raih Popular Government Institutions Award 2026, Kinerja Komunikasi Publik Kementerian ATR/BPN Kembali Diakui
Menteri Nusron Ajak BPKAD dan IPPAT Se-Jateng Perkuat Sinergi Wujudkan Transformasi Layanan Pertanahan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 12:45

Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat

Selasa, 11 Agustus 2026 - 12:41

Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan

Selasa, 11 Agustus 2026 - 12:40

Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Teken Surat Edaran Bersama, Verifikasi BPHTB Dipercepat Jadi 3 Hari

Selasa, 11 Agustus 2026 - 12:39

Sinkronisasi Data, Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Sepakati Pengintegrasian NIB dan NOP

Selasa, 11 Agustus 2026 - 12:38

Masyarakat Dapatkan Jadwal Ukur Pasti dan PBT Terbit Cepat Berkat Layanan Pengukuran Terjadwal

Selasa, 11 Agustus 2026 - 12:35

Raih Popular Government Institutions Award 2026, Kinerja Komunikasi Publik Kementerian ATR/BPN Kembali Diakui

Selasa, 11 Agustus 2026 - 12:33

Menteri Nusron Ajak BPKAD dan IPPAT Se-Jateng Perkuat Sinergi Wujudkan Transformasi Layanan Pertanahan

Selasa, 11 Agustus 2026 - 10:03

Pekerja Suarakan Keluhan Alat, Jam Kerja, dan Gaji; Pihak Pengelola Hoffmen Parkindo Enggan Diwawancara

Berita Terbaru