Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Gelar Diskusi Panel

- Penulis

Senin, 23 Februari 2026 - 21:39

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

INDRAMAYU-Gerbang Investigasi.com

Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, suatu cara yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai pentingnya keberangkatan secara prosedural, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama lintas sektor.

Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya kesadaran masyarakat, intensifikasi sosialisasi di tingkat desa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan adanya hal itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu lakukan diskusi panel bertajuk urgensi data komprehenaif strategi perlindungan PMI prosedural dan non prosedural, kegiatan berlangsung di aula, Senin (23/2/26).

Kadis Disnaker Kabupaten Indramayu,Endang, menuturkan dalam diskusi panel itu guna menerima masukan diantaranya dari pengusaha, LPK,pegiat sosial,dan lainnya, Ia mengapresiasi dengan adanya dukungan dari inisiator serta dari banyak kalangan.

Baca Juga:  Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal

“Kegiatan tersebut merupakan inisiasi dari para pegiat sosial sebagai bentuk dukungan, ucapan trimakasih kepada inisiatornya dan pegiat sosial,” ujar Endang.

Menurut Kadis Disnaker Endang, Penanganannya yang dilakukan terhadap CPMI dimulai dari tingkat desa sehingga kepedulian terhadap Pekerja keluar negeri lebih mendasar.

“Kita penanganannya lebih mendekatkan kehulu atau desa, sehingga menitikberatkan ke desa agar lebih peduli kepada masyarakat yang mau berangkat yaitu CPMI jadi kita mendatai dari awal,” ucapnya saat wawancara.

Kadis Disnaker Kabupaten Indramayu berharap dengan adanya kegitan itu,semakin banyaknya masyarakat yang peduli terhadap PMI yang non prosedural menjadi prosedural dapat meminimalisir permasalahan.

“Semakin banyak masyarakat yang peduli semakin banyak pula masyarakat yang teredukasi menjadi PMI yang prosedural,” harapnya.

(Toro)

Berita Terkait

Hilal Hilmawan Dorong Pemuda Indramayu Aktif Atasi Kemiskinan lewat Sertifikasi Profesi
Masyarakat Dapat Jadwal Ukur Tanah yang Lebih Jelas Berkat Layanan Pengukuran Terjadwal
Beri Pengarahan Soal Layanan di Kanwil BPN Provinsi NTT, Menteri Nusron: Gunakan Sudut Pandang Masyarakat
Krisis Air Bersih Akibat Kemarau, TNI Bersama Lintas Sektor Bergerak Bantu Warga Pasekan
Herman Khaeron: Pemerintah Dorong Penguatan UMKM melalui Akses Permodalan, Tata Kelola Keuangan, dan Digitalisasi
Rakor Bersama Pemda Se-NTT, Menteri Nusron Minta Dukungan Kepala Daerah Wujudkan Transformasi Layanan Pertanahan
Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Jawa Barat Sepakati Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan Korupsi serta Penguatan Ekonomi Daerah
Buka Ujian PPAT 2026, Wamen Ossy: Memastikan Layanan Pertanahan dari PPAT yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:35

Hilal Hilmawan Dorong Pemuda Indramayu Aktif Atasi Kemiskinan lewat Sertifikasi Profesi

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:20

Masyarakat Dapat Jadwal Ukur Tanah yang Lebih Jelas Berkat Layanan Pengukuran Terjadwal

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:19

Beri Pengarahan Soal Layanan di Kanwil BPN Provinsi NTT, Menteri Nusron: Gunakan Sudut Pandang Masyarakat

Kamis, 6 Agustus 2026 - 07:33

Krisis Air Bersih Akibat Kemarau, TNI Bersama Lintas Sektor Bergerak Bantu Warga Pasekan

Rabu, 5 Agustus 2026 - 08:36

Herman Khaeron: Pemerintah Dorong Penguatan UMKM melalui Akses Permodalan, Tata Kelola Keuangan, dan Digitalisasi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 19:50

Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Jawa Barat Sepakati Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan Korupsi serta Penguatan Ekonomi Daerah

Selasa, 4 Agustus 2026 - 19:49

Buka Ujian PPAT 2026, Wamen Ossy: Memastikan Layanan Pertanahan dari PPAT yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas

Selasa, 4 Agustus 2026 - 19:48

Menteri ATR/Kepala BPN: Pengukuran Terjadwal Sudah Berlaku di 400 Kantor Pertanahan

Berita Terbaru