Tindak Lanjut Evaluasi Triwulan I, Komisi II DPR RI Adakan Rapat Kerja dengan Kanwil BPN Provinsi Se-Indonesia

- Penulis

Jumat, 23 Mei 2025 - 23:09

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (19/05/2025). Rapat ini dilakukan untuk evaluasi kerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi di seluruh Indonesia sekaligus membahas permasalahan pertanahan dan tata ruang.

“Satu bulan yang lalu, kami mengundang Menteri ATR/Kepala BPN untuk evaluasi kinerja triwulan I. Capaian kinerja masih di bawah 25%, serapan anggaran cukup baik. Hari ini kami mengecek kembali apa yang menjadi kendala dari rendahnya kinerja tersebut dan apa yang harus dilakukan pada waktu ke depan,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat membuka pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.

Secara lebih rinci, Rapat Kerja kali ini membahas evaluasi seputar Reforma Agraria dan legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta Reformasi Birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya berkomunikasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemarin, ini harus ada perhatian khusus ya Pak Sekjen. Utamanya pada birokrasi Kementerian ATR/BPN mengenai tata kelola keuangan 2024. Harus segera membenahi tata kelola keuangan 2024, jika tidak dibenahi, khawatir laporannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” jelas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Dengan komunikasi yang baik antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN hingga ke level Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi berharap permasalahan pertanahan dan tata ruang dapat dimitigasi

Baca Juga:  Lucky Hakim Buka Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2025, Perebutkan Hadiah Puluhan Juta Rupiah

“Komunikasi secara informal dibutuhkan sehingga permasalahan di wilayah bisa cepat dimitigasi. Diharapkan kita juga cepat mendapatkan data awal (terkait penanganan kasus) supaya teman-teman di Kementerian ATR/BPN dapat memecahkan masalahnya secepat mungkin,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kepada seluruh perwakilan Kanwil BPN Provinsi yang hadir, Sekjen Kementerian ATR/BPN menegaskan agar segera menindaklanjuti hasil rapat dalam tiga hari ke depan. “Kepada rekan-rekan, apa yang sudah kita laksanakan dan lakukan pendalaman dari pagi agar segera disampaikan tiga hari ke depan atau hari Kamis. Nanti setelah itu, saya sampaikan ke Pak Menteri, lalu saya sampaikan kepada Komisi II DPR RI. Ini yang banyak juga terkait HGU dan HGB,” tegasnya.

Di kesempatan ini, salah satu anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyatakan dukungannya untuk Kementerian ATR/BPN, utamanya dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. “Pesan Pak Presiden, negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil, jadi itu yang utama. Kita semua cita-citanya sama, ingin segera menyelesaikan masalah pertanahan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga ada semangat bersama, tidak ada ruang gelap lagi dalam penanganan sengketa konflik,” pungkasnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran yang hadir secara luring dan daring. (AR/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Berita Terkait

Kades: Akan Panggil Segera Jika Pemilik SJB Pulang Dari Umroh
OEGROSENO Melaporkan Sekjen KOI Ke POLDA METRO JAYA
“Jalan Rusak Diduga Truk Pengangkut Beton” Warga Tanjungrejo Terancam Keselamatannya…?!
Launching Kegiatan Pilot Project Layanan Pengukuran dalam Rangka Mengurangi Tunggakan
Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat _Nationwide_ dan Sistem Meritokrasi
Lampaui Target Penyelesaian PTSL, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan
SAKIP Cerminan Akuntabilitas Publik, Irjen dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis Pemimpin dan Integritas Kinerja
Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 08:58

Kades: Akan Panggil Segera Jika Pemilik SJB Pulang Dari Umroh

Senin, 7 Juli 2025 - 11:15

OEGROSENO Melaporkan Sekjen KOI Ke POLDA METRO JAYA

Jumat, 4 Juli 2025 - 23:11

“Jalan Rusak Diduga Truk Pengangkut Beton” Warga Tanjungrejo Terancam Keselamatannya…?!

Jumat, 4 Juli 2025 - 05:33

Launching Kegiatan Pilot Project Layanan Pengukuran dalam Rangka Mengurangi Tunggakan

Jumat, 4 Juli 2025 - 05:30

Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat _Nationwide_ dan Sistem Meritokrasi

Jumat, 4 Juli 2025 - 05:27

SAKIP Cerminan Akuntabilitas Publik, Irjen dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis Pemimpin dan Integritas Kinerja

Jumat, 4 Juli 2025 - 05:21

Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak

Jumat, 4 Juli 2025 - 02:21

Musim Tanam Gadu Dimulai, Indramayu Satukan Kekuatan Pemerintah dan Petani

Berita Terbaru

Uncategorized

OEGROSENO Melaporkan Sekjen KOI Ke POLDA METRO JAYA

Senin, 7 Jul 2025 - 11:15