Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Teken Surat Edaran Bersama, Verifikasi BPHTB Dipercepat Jadi 3 Hari

- Penulis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 12:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) terkait percepatan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah, Senin (10/08/2026), di Kemendagri, Jakarta. SEB tersebut menetapkan batas waktu verifikasi dan validasi BPHTB maksimal tiga hari untuk mendukung percepatan pelayanan Peralihan Hak.

“Salah satu bottleneck yang membuat lama pelayanan Peralihan Hak saat ini adalah verifikasi atau validasi pembayaran BPHTB di masing-masing pemerintah daerah. Dengan SEB, verifikasi atau validasi BPHTB cuma tiga hari dan menggunakan pendekatan fiktif positif. Artinya, kalau selama tiga hari tidak diverifikasi, maka dinyatakan setuju,” ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron menjelaskan, penerapan batas waktu tiga hari pada proses tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan Peralihan Hak atau balik nama yang ditargetkan Kementerian ATR/BPN selesai maksimal 10 hari. Selama ini, proses verifikasi dan validasi BPHTB di masing-masing daerah belum seragam sehingga menjadi salah satu tahapan yang memperlambat proses balik nama.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan percepatan verifikasi dan validasi BPHTB, proses Peralihan Hak akan dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) maksimal dua hari. Setelah itu, berkas permohonan masyarakat akan diproses di Kementerian ATR/BPN paling lama hingga lima hari. Dengan pembagian waktu tersebut, keseluruhan proses Peralihan Hak ditargetkan selesai maksimal 10 hari. “Kami betul ingin transformasi pelayanan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Menteri Nusron.

Layanan Peralihan Hak 10 Hari akan diterapkan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) pada 17 Agustus mendatang. “Sebagai bentuk kado Indonesia Merdeka, mulai 17 Agustus 2026 kami akan melaunching pelayanan Peralihan Hak atau balik nama maksimal 10 hari. Tahap pertama di 17 kabupaten/kota, kemudian seminggu berikutnya pada 24 Agustus, akan ditambah 24 kabupaten/kota,” ungkap Menteri Nusron.

Baca Juga:  Cegah Sengketa Pertanahan, Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Sosialisasikan Pemasangan Tanda Batas Tanah

Jika berjalan sesuai target, layanan Peralihan Hak 10 Hari bisa dimanfaatkan masyarakat di 41 kabupaten/kota pada akhir Agustus 2026. Kementerian ATR/BPN menargetkan perluasan layanan tersebut hingga ke 76 kabupaten/kota dalam tiga bulan ke depan, yang secara proporsional mencakup sekitar 70% dari total pelayanan pertanahan.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri, Tito Karnavian berkomitmen memperkuat koordinasi dalam rangka percepatan layanan pertanahan. SEB yang ia tandatangani hari ini dinilai bisa menjadi payung bagi pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN untuk integrasi data guna mempermudah serta mempercepat pembayaran BPHTB.

“Sekarang ada payung dasar hukum ini tentang teknis apa yang harus dikerjakan pemerintah daerag dan BPN di tingkat kabupaten dan kota. Silakan di lapangan lakukan koordinasi, integrasi data, dan percepat proses BPHTB. Penerimaan BPHTB itu juga membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi meningkat,” tutur Tito Karnavian.

Penandatanganan SEB Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri turut disaksikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri. Prosesi tersebut juga diikuti secara daring oleh perwakilan pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait dari seluruh Indonesia. (MW/YZ/CK)

Berita Terkait

Polres Indramayu Ungkap Kasus TPPO dan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia
Kuasa Hukum Ruslandi: Tidak Ada Dasar Hukum Memaksa Wakil Bupati Indramayu Mundur Saat Masih Tersangka
Peringati HUT ke-2 Kemenimipas, Lapas Indramayu Gelar Upacara dan Berikan Penghargaan
Pers Investigasi dan UU Pers
Menyatukan Sinergi, Menghargai Kontribusi: LPKA Kutoarjo Gelar Tasyakuran & Apresiasi kepada Stakeholder
Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina : LPKA Kutoarjo Melaksanakan Upacara Memperingati Hari Bakti Kemenimipas ke-2
Satu Momentum, Banyak Manfaat: LPKA Kutoarjo Padukan Pelayanan Prima dan Kebersamaan Keluarga
Perkuat Ketahanan Pangan, PT PG Rajawali II Gandeng Kejari Indramayu Kawal Produksi Gula Daerah
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 08:15

Polres Indramayu Ungkap Kasus TPPO dan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia

Jumat, 20 November 2026 - 07:17

Kuasa Hukum Ruslandi: Tidak Ada Dasar Hukum Memaksa Wakil Bupati Indramayu Mundur Saat Masih Tersangka

Kamis, 19 November 2026 - 12:28

Peringati HUT ke-2 Kemenimipas, Lapas Indramayu Gelar Upacara dan Berikan Penghargaan

Kamis, 19 November 2026 - 08:44

Pers Investigasi dan UU Pers

Kamis, 19 November 2026 - 08:17

Menyatukan Sinergi, Menghargai Kontribusi: LPKA Kutoarjo Gelar Tasyakuran & Apresiasi kepada Stakeholder

Kamis, 19 November 2026 - 08:11

Satu Momentum, Banyak Manfaat: LPKA Kutoarjo Padukan Pelayanan Prima dan Kebersamaan Keluarga

Rabu, 18 November 2026 - 10:47

Perkuat Ketahanan Pangan, PT PG Rajawali II Gandeng Kejari Indramayu Kawal Produksi Gula Daerah

Rabu, 18 November 2026 - 06:30

Koramil 1601/lndramayu Siapkan Personel, Jamin Pilwu PAW Desa Tambak Aman dan Kondusif

Berita Terbaru

Uncategorized

Pers Investigasi dan UU Pers

Kamis, 19 Nov 2026 - 08:44