Tingkatkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Bidang Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Bahas Konsepsi Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2021

- Penulis

Rabu, 7 Januari 2026 - 10:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembahasan Konsepsi Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (07/11/2026) di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian serta perlindungan hukum di bidang pertanahan.

“Perubahan kebijakan ini harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi jajaran Kementerian ATR/BPN di pusat dan daerah. Aturan yang disusun harus jelas, operasional, dan dapat diimplementasikan secara aman hingga ke daerah,” Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam arahannya.

Pembahasan konsepsi perubahan PP Nomor 18 Tahun 2021 dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam penerapannya, masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti tumpang tindih pengaturan, ketidaksinkronan perizinan, serta perlunya penyesuaian kebijakan untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum di sektor pertanahan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pudji Prasetijanto Hadi menekankan bahwa melalui perubahan ini diharapkan seluruh substansi pengaturan dapat dipahami secara menyeluruh dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya. “Untuk itu, perlu kembali ditekankan bahwa setiap ketentuan memiliki dampak masing-masing dan tidak menimbulkan dampak lain di luar yang telah diatur,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sepuluh konsepsi utama oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi. 10 konsepsi tersebut antara lain, pengaturan tata kelola Hak Guna Usaha (HGU); penyelesaian tumpang tindih perizinan sebagai substansi baru; pengaturan tanah negara; pengaturan tanah reklamasi; penyesuaian ketentuan Hak Pengelolaan (HPL); pembatalan hak atas tanah akibat cacat administrasi; perubahan HGU menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP); penataan kembali hak atas tanah yang telah berakhir; perlindungan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah; serta kewajiban pelaporan Hak Milik dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Baca Juga:  Muhamad Taufik Resmi Dilantik Jadi Kuwu Desa Jengkok, Siap Berikan Pelayanan Terbaik

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang membuka forum ini, meminta seluruh pejabat terkait untuk berperan aktif dalam memberikan masukan yang komprehensif dan konstruktif terhadap rencana perubahan regulasi tersebut. Ia menilai, keterlibatan seluruh unit kerja sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di lapangan sekaligus meminimalkan potensi permasalahan hukum di masa mendatang.

“Diskusi ini perlu kita perluas untuk menilai mana substansi yang perlu dimasukkan dan mana yang tidak. Oleh karena itu, saya mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan masukan,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Pembahasan konsepsi perubahan PP Nomor 18 Tahun 2021 ini diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik secara luring maupun daring. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus menyempurnakan regulasi guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. (MW/FA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Berita Terkait

Peringati HUT ke-2 Kemenimipas, Lapas Indramayu Gelar Upacara dan Berikan Penghargaan
Pers Investigasi dan UU Pers
Menyatukan Sinergi, Menghargai Kontribusi: LPKA Kutoarjo Gelar Tasyakuran & Apresiasi kepada Stakeholder
Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina : LPKA Kutoarjo Melaksanakan Upacara Memperingati Hari Bakti Kemenimipas ke-2
Satu Momentum, Banyak Manfaat: LPKA Kutoarjo Padukan Pelayanan Prima dan Kebersamaan Keluarga
Perkuat Ketahanan Pangan, PT PG Rajawali II Gandeng Kejari Indramayu Kawal Produksi Gula Daerah
Koramil 1601/lndramayu Siapkan Personel, Jamin Pilwu PAW Desa Tambak Aman dan Kondusif
Pengundian Nomor Urut Calon Kuwu PAW Desa Tambak Berjalan Lancar
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:28

Peringati HUT ke-2 Kemenimipas, Lapas Indramayu Gelar Upacara dan Berikan Penghargaan

Kamis, 19 November 2026 - 08:44

Pers Investigasi dan UU Pers

Kamis, 19 November 2026 - 08:17

Menyatukan Sinergi, Menghargai Kontribusi: LPKA Kutoarjo Gelar Tasyakuran & Apresiasi kepada Stakeholder

Kamis, 19 November 2026 - 08:14

Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina : LPKA Kutoarjo Melaksanakan Upacara Memperingati Hari Bakti Kemenimipas ke-2

Kamis, 19 November 2026 - 08:11

Satu Momentum, Banyak Manfaat: LPKA Kutoarjo Padukan Pelayanan Prima dan Kebersamaan Keluarga

Rabu, 18 November 2026 - 06:30

Koramil 1601/lndramayu Siapkan Personel, Jamin Pilwu PAW Desa Tambak Aman dan Kondusif

Rabu, 18 November 2026 - 06:25

Pengundian Nomor Urut Calon Kuwu PAW Desa Tambak Berjalan Lancar

Rabu, 18 November 2026 - 03:13

Amanah Baru, Dedikasi Tanpa Henti: LPKA Kutoarjo Lantik Dokter Ahli Muda

Berita Terbaru

Uncategorized

Pers Investigasi dan UU Pers

Kamis, 19 Nov 2026 - 08:44